Seluruh Fraksi di Komisi VII Sepakati Asumsi Makro Sektor ESDM dalam APBN 2023

09-09-2022 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif beserta jajaran Kementerian ESDM, di Ruang Rapat Komisi VII, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2021). Foto: Oji/Man

 

Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI guna membahas Asumsi Dasar Sektor ESDM dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2023, lalu dilanjutkan dengan penetapan RKA K/L TA 2023. Dalam rapat ini, Komisi VII DPR RI bersama Kementerian ESDM menyepakati asumsi makro sektor energi dan sumber daya mineral dalam RAPBN 2023.

 

"Ini hasil kesepakatan Komisi VII yang terdiri dari sembilan fraksi yang hadir bersepakat terhadap seluruh aspek dan elemen yang ada untuk asumsi makro sektor ESDM," papar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif beserta jajaran Kementerian ESDM, di Ruang Rapat Komisi VII, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2021).

 

DPR dan pemerintah menyepakati harga minyak mentah Indonesia (ICP) tahun depan berada pada angka 95 dolar Amerika Serikat (AS) per barel, lifting minyak bumi sebanyak 660 ribu barel per hari (BOPD), lifting gas bumi sebanyak 1,1 juta barel setara minyak per hari (BOEPD), dan cost recovery senilai 8,5 miliar dolar AS. Selanjutnya volume BBM bersubsidi dan elpiji bersubsidi juga disepakati dengan rincian minyak tanah sebanyak 0,5 juta kiloliter, minyak solar 17 juta kiloliter, dan elpiji ukuran tabung tiga kilogram 8 juta metrik ton.

 

Komisi VII DPR RI dan Kementerian ESDM juga sepakat mengenai nilai subsidi tetap minyak solar sebesar Rp1.000 per liter dan subsidi listrik sebesar Rp72,33 triliun. Selain menyepakati asumsi makro sektor energi, parlemen juga menyetujui pagu anggaran Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2023 sebanyak Rp5,72 triliun.

 

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengapresiasi kerja sama yang dilakukan dengan Komisi VII DPR RI mengenai asumsi makro energi dan pagu anggaran tersebut. "Kami mengapresiasi sekali kerja sama yang dilakukan dan dari bahasan-bahasan ini timbul output yang tadi telah kita sepakati bersama. Semoga tahun depan kita bisa melaksanakan semua program ini dengan baik," kata Menteri Arifin. (ssb/sf)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...